Riwayat Penggusuran Dari Gubernur Lama Hingga Ahok

Penggusuran merupakan cerita yang tidak terpisahkan dari masyarakat Jakarta. Pada masa Orde baru (orba), penggusuran dilakukan dengan alasan pembangunan. Terdapat karakteristik khas penggusuran masa itu, yaitu pelibatan aparat TNI/POLRI, yang saat itu masih bernama ABRI. Selain itu, posisi tawar warga tergusur juga lemah. Ganti rugi ditetapkan lebih mengikuti kemauan penguasa. Warga harus menerima apapun pilihan penguasa. Tapi, masa itu, setidaknya kepedihan warga saat itu masih nyaring terdengar lewat lagu semacam “Bongkar”.

  1. Masa reformasi datang, orba selesai, tapi penggusuran tetap terjadi. Banjir yang selalu menghajar Jakarta, menjadi primadona alasan penggusuran. Meski begitu, penggusuran “nampak” menuju ke arah praktek yang lebih baik disbanding masa orba.
  2. Tahun 2003, Gubernur Sutiyoso melakukan relokasi warga menuju Rusun Cinta Kasih Tzu Chi. Relokasi ini dilakukan untuk 500 KK bekas penghuni bantaran kali angke[1]
  3. Tahun 2008, Gubernur Fauzi Bowo meresmikan Rusunawa Pulogebang. Rusunawa ini diperuntukkan untuk warga tidak mampu, termasuk korban penggusuran kanal banjir timur[2] . Selama periode 2007-2011, Fauzi Bowo membangun 12.337 rusun, terdiri dari Rusunami 3.366 Unit dan Rusunawa 8.971 Unit, yang di dalamnya terdapat Rusun Marunda dan Muara Baru (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012).
  4. Tahun 2010, menjadi tahun dimana praktek-praktek penggusuran di Jakarta menuju ke arah yang jauh lebih baik dibandingkan masa Orba. Pada tahun tersebut, Pemda DKI & Pemerintah Pusat –Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- menerbitkan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK), yang disetujui oleh Bank Dunia, sebagai prasyarat pendanaan Proyek JEDI (proyek normalisasi 13 Sungai, Waduk & Saluran Air)[3]
  5. KKPK ini berisi intinya meminimalkan permukiman kembali, harus mengganti tidak hanya aspek bangunan (fisik) tetapi juga aspek kesejahteraan & ekonomi yang hilang baik yang berada pada lahan milik negara/pemerintah maupun tidak, komunikasi yang intensif (dua arah) & terdapat persetujuan antara warga terdampak & pemda terkait apa yang akan dilakukan untuk pergantian, & jika terpaksa dilakukan pemindahan harus dipastikan bahwa lokasi pemindahan itu telah tersedia sebelumnya baru dipindahkan. Artinya Pemindahan warga terdampak ke rusun adalah solusi pilihan terakhir apabila tidak ada solusi lainnya.
  6. Proyek JEDI sendiri akhirnya baru benar-benar siap dilaksanakan pada tahun 2012[4]. Hal ini disebabkan revisi dua peraturan yang menghambat pencairan pendanaan[5].
  7. KKPK kemudian juga diadopsi oleh Pemerintah untuk menata bantaran sungai Ciliwung. Hal ini terangkum dalam Program Total Solution for Ciliwung[6]. Hanya saja, memang Pemerintah cenderung menawarkan solusi relokasi ke Rusunawa. Meski demikian, berbeda dengan masa Orba, mulai terlihat komitmen untuk berdiskusi dengan warga terdampak.
  8. Penelitian INFID menyebutkan masyarakat berkeberatan karena harus membayar Rp. 3.000,- hingga Rp. 5.000,-/hari. Selain itu, masyarakat merasa dengan bentuk rumah susun, sebelumnya warga yang biasa menggunakan rumah bertingkat di mana lantai satu digunakan untuk kegiatan ekonomi dan lantai dua untuk tempat tinggal, tetapi dengan model Rusunawa penduduk harus merubah cara produksinya karena hal itu tidak memungkinkan dilakukan di rusunawa[7].
  9. Tahun 2012, tahun Pilkada, muncul 5 Calon pasangan peserta Pilkada. Salah satu pasangan Calon, Jokowi-Ahok, menjual jargon “memanusiakan manusia”. Kisah Jokowi yang memindahkan dengan mengajak makan bersama dijadikan tajuk dimana-mana, sebagai pendekatan manusiawi yang akan dijalankan. Pasangan ini berjanji akan meniadakan penggusuran[8]. Pasangan ini tidak setuju & mengkritik praktek-praktek penggusuran. Menurut mereka ada cara lain selain penggusuran. Untuk mengatasi masalah banjir tanpa menggusur, mereka menjanjikan pembangunan Kampung Susun[9]. Pasangan ini akhirnya terpilih.
  10. Tahun 2014, orde revolusi mental dimulai. Jokowi terpilih sebagai Presiden RI. Salah satu alasan Jokowi adalah akan lebih mudah membereskan masalah Jakarta jika Ia menjadi Presiden. Alasan tersebut sebetulnya bisa diterima mengingat pengendalian banjir di Jakarta memang sangat bergantung pada program & kebijakan Pemerintah Pusat. Dan tentu saja, kewenangan sebagai Presiden, akan memudahkannya untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya sebagai Gubernur DKI yang mungkin dulu tidak bisa diselesaikan karena keterbatasan kewenangan.
  11. Tahun 2015, riwayat penggusuran di Jakarta malah berjalan mundur. Ahok secara terang-terangan berkeberatan persyaratan KKPK yang mengharuskannya menyediakan rusun sebelum menggusur[10]. Uniknya, di kemudian hari, program rusun ini dijadikan alat kampanye bahwa “Ahok menggusur dengan Solusi”.
  12. Dalam KKPK, disebutkan upaya minimalisasi pemukiman kembali. Warga terdampak sebenarnya telah mengusulkan solusi kampung susun[11]. Sayangnya, solusi ini diabaikan
  13. LBH mengeluarkan kajian terkait penggusuran pada tahun 2015. sepanjang 2015 terdapat 113 kasus penggusuran paksa di Jakarta dengan korban 8.145 KK dan 6.283 unit usaha. Dari jumlah kasus tersebut, 72 kasus (63 persen) tidak ada solusi bagi warga korban. Kasus yang mendapat solusi pun tidak semua warga terdampak mendapatkannya. Seperti yang terjadi pada penggusuran Kampung Pulo, dari 1.041 KK korban gusuran, hanya 500 KK yang tertampung di rumah susun. Sebagian besar lainnya tidak jelas nasibnya[12]. Sebanyak 67 kasus melibatkan aparat Polri & 65 kasus melibatkan aparat TNI. Hanya 18 kasus yang diputuskan dengan musyawarah, sisanya secara sepihak.
  14. Warga yang dipindahkan ke rusun juga sebetulnya tidak mendapat pergantian yang layak[13].
  15. Tahun 2016, menjadi tahun paling menyedihkan, Bukit Duri menjadi korban penggusuran. Menyedihkan mengingat: 1. Lokasi ini pernah dikunjungi & dijanjikan saat Pilkada 2012 terkait peniadaan penggusuran. 2. Penggusuran di Bukit Duri dilakukan dalam kondisi warga Bukit Duri masih mengajukan class action di PTUN & Hakim sudah menyatakan agar “tergugat” untuk menahan diri dari melakukan tindakan apapun[14]. Tetapi, permintaan Hakim tersebut dilanggar. Ini menujukkan fenomena tata kelola yang mengkhawatirkan, saat hukum tidak lagi diindahkan.

Sejarah memang biasanya berulang. Sejarah penggusuran di Jakarta nampaknya berjalan mundur. Jika sebelumnya sempat membaik tahun 2010 & terdapat janji “tidak ada lagi penggusuran”, sekarang malah mengikuti pola-pola yang dulu menyebabkan reformasi. Pola itu: pelibatan aparat, tanpa dialog, ganti rugi harus mengikuti kemauan penguasa & yang paling menyedihkan, hukum tidak lagi diindahkan. Perbedaannya, dengan masa dahulu, warga korban kisahnya masih disuarakan lewat lagu “BONGKAR”. Hari ini, entah kemana suara itu pergi. Lebih mengkhawatirkan lagi, di masa media sosial begitu gencar saat ini, semua aksi penggusuran yang tidak manusiawi & cenderung mengarah pada praktek kesewenang-wenang tertutupi oleh “cuitan” ataupun “status” dalam media sosial. Mungkin kita perlu sedikit bertanya, apakah para orang tua & para pendidik di sekolah atau perguran tinggi, telah lupa menagajarkan arti kata “EMPATI”? (EI)

[1] http://news.liputan6.com/read/61089/presiden-megawati-meresmikan-rusun-cinta-kasih dan http://news.liputan6.com/read/58718/warga-kali-angke-ke-rusun-cinta-kasih

[2] https://m.tempo.co/read/news/2008/12/24/082152430/rusunawa-pulogebang-diresmikan-fauzi-bowo

[3] Unduh di sini: https://pendapat.id/wp-content/uploads/2016/11/Proyek-Darurat-Pengendalian-Banjir-Jakrta.pdf

[4] http://health.kompas.com/read/2012/07/02/20533028/Foke.Proyek.JEDI.Kurangi.30.Persen.Banjir.Jakarta

[5] https://news.detik.com/berita/1773816/foke-kecewa-jadwal-proyek-pengerukan-kali-mundur

[6] http://entertainment.kompas.com/read/2011/11/25/03014157/ciliwung.akan.ditata

[7] Unduh di situs INFID: http://infid.org/wp-content/uploads/2016/03/laporan-ciliwung-OKE.pdf

[8] http://news.okezone.com/read/2012/10/15/505/704047/mari-kita-awasi-inilah-janji-janji-jokowi-ahok

[9] http://www.beritasatu.com/pilgub-dki-2012/74025-kampung-susun-target-awal-realisasi-janji-jokowi.html

[10] https://m.tempo.co/read/news/2015/06/10/214673671/bank-dunia-minta-ahok-lebih-manusiawi-saat-menggusur-warga

[11] http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/20/15454301/Komunitas.Ciliwung.Merdeka.Anggap.Ahok.Ingkar.Janji.soal.Warga.Kampung.Pulo

[12] https://indonesiana.tempo.co/read/87991/2016/09/04/mgspalupi/penggusuran-paksa-itu-bukan-relokasi-guntur-romli

[13] http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160413153531-20-123688/warga-pasar-ikan-bersesakan-di-rusun-rawa-bebek/ dan http://www.rappler.com/indonesia/129668-warga-marunda-relokasi-pasar-ikan

[14] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/02/11424811/majelis.hakim.gugatan.class.action.warga.bukit.duri.sah dan http://news.okezone.com/read/2016/09/06/338/1482479/majelis-hakim-sidang-class-action-warga-bukit-duri-minta-tergugat-hentikan-kegiatan