Menyoal Masalah Pendidikan di Jakarta

Baru-baru ini masyarakat DKI Jakarta dikejutkan dengan berita SMAN 48 yang aliran listriknya diputus karena menunggak tagihan pln. Ternyata masalah tunggakan tagihan listrik ini tidak hanya terjadi di 1 sekolah saja, melainkan terjadi pada 26 sekolah. Padahal masyarakat sering kali terbuai dengan opini yang dibangun terkait KJP sehingga lupa bahwa sesungguhnya masalah pendidikan di DKI masih perlu dipertanyakan. Berikut ini data-data yang berhasil kami himpun:

  • Pada tahun 2012, Fauzi Bowo mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun. Untuk mendukung program tersebut dibuat tiga program pendamping untuk BOS, yaitu BOP yang diperluas untuk SMA/SMK Swasta, Bantuan Operasional Buku (BOB), dan Bea Siswa Rawan Putus Sekolah (BRPS)[1]
  • BOP merupakan hibah yang diberikan kepada Sekolah dengan implikasi Sekolah harus menggratiskan Biaya untuk anak didik. Sementara BRPS merupakan bantuan sosial kepada individu siswa, yang dapat digunakan untuk mengcover biaya lain.
  • Saat menjadi Wagub, Ahok berkeberatan dengan adanya sekolah gratis[2]
  • Saat menjabat sebagai Gubernur, hal itu dilakukannya dengan menghilangkan program BOP Swasta. Ia hanya menjalankan program KJP yang memiliki model seperti BRPS[3].
  • Kerugian konsep tersebut adalah: 1. siswa yang bersekolah dengan SPP di atas jumlah alokasi KJP harus menanggung biaya tambahannya sendiri. Siswa miskin hanya dapat sekolah di sekolah yang SPP-nya dapat dijangkau. 2. perbedaan kualitas sekolah. 3. terdapat kebutuhan siswa yang selain keperluan sekolah & harus membantu orang tuanya menjadi tidak terpenuhi. Ini berpotensi membuat siswa memilih tidak bersekolah sejak awal. 4. bantuan social yang diberikan ke Individu, juga rawan untuk dipolitisasi. Dulu, saat Foke memperbesar BRPS, dituduh sebagai bagian kampanye pilkada
  • Dalam perjalanannya pun KJP tidak selalu mulus. Ahok sempat menuding maling seorang Ibu yang bertanya terkait KJP[4].
  • Selain masalah itu, sebetulnya terdapat masalah lain di DKI yang masih jauh dari teratasi. 47 persen sekolah di DKI pernah disebut dalam kondisi rusak[5]
  • Sekitar 823 gedung sekolah juga pernah disebut tidak layak pakai[6]
  • Sayangnya program rehabilitasi gedung sekolah justru mangkrak[7]
  • Lebih menyedihkan, program tersebut terindikasi dikorupsi[8]
  • Persoalan korupsi di bidang pendidikan juga sebelumnya ada pada kasus UPS. Ahok meski sempat menyangkal dalam sidang tidak berkutik bahwa ia menanda tangani dokumen anggaran terkait UPS[9]
  • Dalam hal PSB, DKI Jakarta juga sempat mengalami masalah[10]
  • Dan yang terbaru, terdapat siswa yang harus belajar dengan lilin karena tunggakan pembayaran listrik[11]
  • Ini terjadi tidak hanya di satu sekolah tetapi 26 Sekolah.[12]
  • Persoalan-persoalan ini tentunya menyedihkan mengingat DKI Jakarta memiliki APBD yang besar dengan jumlah hampir dua kali di masa Fauzi Bowo tetapi pernah disebut paling banyak ditahan di Bank[13]

 

Dengan semua permasalahan ini, jadi bagimana pendapatmu soal pendidikan di Jakarta?

[1] http://www.antaranews.com/berita/325012/dki-luncurkan-kartu-gratis-wajib-belajar-12-tahun

[2] http://www.beritasatu.com/megapolitan/102766-ahok-prinsipnya-tidak-ada-lagi-sekolah-gratis.html

[3] http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/01/17/niaqio-dana-bop-disetop-sekolah-swasta-terluntalunta

[4] http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/15/15422981/Curahan.Hati.Ibu.Pengadu.KJP.yang.Dituding.Maling.oleh.Ahok

[5] http://www.harnas.co/2016/05/04/47-persen-sekolah-di-jakarta-rusak

[6] http://www.jpnn.com/read/2016/03/29/366601/Duh..823-Gedung-Sekolah-di-Jakarta-Tidak-Layak-Pakai-

[7] http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/09/19/69170/18/18/-Rehab-45-Gedung-Sekolah-DKI-Batal

[8] http://indopos.co.id/rehab-gedung-sekolah-terindikasi-korupsi/

[9] http://metro.sindonews.com/read/1082818/171/sidang-kasus-ups-ahok-tak-berkutik-ditunjukkan-bukti-ini-1454580078

[10] http://news.liputan6.com/read/2533185/pendaftaran-online-sman-error-ratusan-orangtua-siswa-mengeluh

[11] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/22/11474221/listrik.diputus.pln.murid.sman.48.belajar.pakai.lilin.dan.di.luar.kelas

[12]https://www.merdeka.com/jakarta/dana-operasional-terhambat-26-sekolah-di-dki-tunggak-listrik-rp-3-m.html

[13] http://ekbis.sindonews.com/read/1128670/33/dki-jakarta-paling-besar-tahan-dana-apbd-di-bank-1470286681